Share :  

Berita  |  11 January 2017 - 14:20

KUNJUNGAN TARUNA POLITEKNIK IMIGRASI DALAM ACARA BENANG MERAH TVONE

KUNJUNGAN TARUNA POLITEKNIK IMIGRASI DALAM ACARA BENANG MERAH TVONE

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan bebas visa yang ditetapkan Presiden Jokowi memberikan suatu pengaruh terhadap stabilitas keberlangsungan negara di berbagai bidang. Salah satu yang paling disoroti adalah efek samping dari kebijakan tersebut, yaitu memberikan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara, dan China adalah negara yang termasuk.

Dikarenakan membludaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia dari negara China, maka TV One mengundang 3 narasumber untuk membahas masalah negara ini pada Kamis, 29 Desember 2016 lalu. Narasumber yang diundang antara lain Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Kerja, Amarulid Amudan, dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), Jumhur Hidayat . Acara tersebut juga dihadiri oleh para Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3 dan tingkat 2 yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Permasalahan utama yang dibahas dalam acara ini adalah mengapa TKA dari Tiongkok bisa masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan apakah cara yang diguanakan legal atau illegal. Disampaikan oleh “mystery guest” dengan nama samara Tony, bahwa para TKA yang datang dari Tiongkok masuk dengan cara illegal, yakni menggunakan jalur yang tidak resmi atau bukan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan paspor yang dipegang oleh para TKA tersebut adalah paspor palsu dan untuk WNI, dengan menggunakan akte atau ijazah palsu.

Pak Ronny menyampaikan bahwa jika memang hal itu benar adanya, maka ia akan melakukan pemeriksaan terhadap Kantor tempat paspor palsu itu dibuat. Lalu Dirjen Pembinaan Pengawasan Kerja, Pak Amudan menyampaikan bahwa Direktorat Pembinaan Pengawasan Kerja membantah isu jumlah TKA dari Cina mencapai 10 juta orang, dan disampaikan bahwa saat ini Direktorat tersebut mendata ada sekitar 10.000 TKA Cina yang bekerja di Indonesia.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, pak Jumhur menyampaikan bahwa dengan adanya fakta bahwa para TKA tersebut diselundupkan ke NKRI, maka ia mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi harus waspada, karena mungkin ada maksud terselubung dari penyelundupan tersebut. Dan ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai bebas visa yang diberikan kepada 169 negara harus segera di evaluasi, karena sampai sejauh ini lebih memberikan dampak negatif terhadap Indonesia, khususnya penyalahgunaan bebas visa kunjungan yang harusnya digunakan oleh WNA untuk berwisata dan meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata, bukan digunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia, dan menyebabkan Tenaga Kerja Lokal tidak mendapatkan peluang kerja di negaranya sendiri.


Oleh : 

Tim Redaksi Politeknik Imigrasi