Share :  

Berita  |  11 January 2017 - 14:24

Menjaga Perbatasan Di Pos Lintas Batas Entikong

Menjaga Perbatasan Di Pos Lintas Batas Entikong

Indonesia adalah negara yang luas dan beragam akan budaya, agama, kesenian, sastra, adat istiadat, kekayaan alam dan kekayaan lainnya. Faktor-faktor tersebut menjadi indikasi wisatawan mancanegara dari berbagai negara untuk menjejaki Indonesia. Selain karena alasan wisata, negara Indonesia juga menjadi tujuan kedatangan wisatawan asing dalam urusan bisnis, kerja sama maupun hubungan internasional. Kedatangan wisatawan tersebut memasuki wilayah Indonesia haruslah melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu seperti yang tertulis pada pasal 9 (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri atas beberapa tempat pemeriksaan, melalui udara yaitu bandara, melalui darat yaitu pos lintas batas, melalui laut yaitu pelabuhan, dan melalui tempat lain yang telah ditentukan. Tempat Pemeriksaan Imigrasi wilayah darat menjadi hal yang sangat unik dan menarik untuk dibahas. Mengapa? Bandara dan pelabuhan sudah menjadi hal yang lumrah untuk diketahui dan dilalui publik namun wilayah perbatasan hanya segelintir orang mau peduli dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan wilayah pinggiran Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara asing itu.

Wilayah perbatasan Entikong (Indonesia) - Tebedu (Malaysia) yaitu Pos Lintas Batas Entikong merupakan pos lintas batas terbesar dan teramai diantara semua tempat pemeriksaan imigrasi wilayah perbatasan seluruh Indonesia. Pos Lintas Batas Entikong berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas II Entikong. Kantor Imigrasi Entikong diresmikan pada tanggal 01 April 1992 dengan status Kelas III. Sebelumnya merupakan Pos Lintas Batas Entikong yang dibuka pada tahun 1980 dengan status dibawah Kantor Imigrasi Pontianak. Pada tahun 1987 ditingkatkan menjadi Pos Pelayanan Pelintas dengan tugas antara lain melakukan Pemerikasaan Pas Lintas Batas (PLB) dan melakukan pemeriksaan Paspor, dengan status beralih di bawah Kantor Imigrasi Sanggau. Pada Tahun 2004 status Kantor Imigrasi Entikong berubah menjadi Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : No.M.05.PR.07.04 Tahun 2004.

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mempunyai 2 (dua) Wilayah Kerja yang terdiri dari:

1.      Kecamatan Entikong, membawahi lima desa yaitu Desa Entikong, Semanget, Nekan, Pala Pasang, Suruh Tembayang.

2.      Kecamatan Sekayam, membawahi 10 desa yaitu Desa Kenaman, Balai Karangan, Pesing, Lubuk Sabuk, Bungkang, Malenggang, Sei Tekam, Sotok, Raut Muara, Pengadang.

dan membawahi :

a.    Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong (PPLBN) berbatasan langsung dengan Pos Imegeresen TEBEDU, Malaysia Timur

b.    Pos Tradisional Bantan berbatasan langsung dengan Pos MAPUK, Malaysia Timur

c.    Pos Tradisional Segumon berbatasan langsung dengan Pos Bunan Gegak, Malaysia Timur

 

Pemohon paspor di wilayah kerja Kanim Klas II Entikong hanya berkisar 20 pemohon setiap harinya. Kinerja kantor imigrasi wilayah perbatasan ini tidaklah seramai kantor imigrasi yang ada di kota besar yang mungkin bisa mencapai puluhan bahkan ratusan pemohon setiap harinya. Hal ini tentu saja terkait dengan aktifitas penduduk di sekitar daerah tersebut. Bukan hanya paspor saja, Pas Lintas Batas yang sering disebut dengan PLB juga menjadi dokumen perjalanan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk melintas ke negara Malaysia ataupun sebaliknya. Warna dari PLB adalah merah dan berukuran sama dengan ukuran paspor Indonesia yang berwarna hijau tua. Jika identitas pemilik paspor dicantumkan secara elektronik dan terintegrasi langsung dengan sistem informasi pusat di Direktorat Imigrasi, namun identitas pemohon PLB dilakukan secara manual oleh petugas imigrasi namun tetap terintegrasi dengan sistem pusat dengan waktu dan tahapan yang tidak seinstan permohonan paspor.

PLB merupakan bentuk kemudahan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan untuk melalukan kegiatan perlintasan ke negara lain ataupun sebaliknya. Mungkin kita bertanya kegiatan perlintasan seperti apa yang membedakan penggunaan PLB dan paspor?? Kegiatan perlintasan yang biasanya dilakukan masyarakat daerah perbatasan sehingga diberikan kemudahan pelayanan keimigrasian berupa kegiatan berdagang, pembelian kebutuhan dasar, kunjungan keluarga yang dikarenakan adanya perkawinan campuran antara penduduk perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan kegiatan lainnya yang intensitas hal tersebut dilakukan tergolong tinggi dan berulang setiap bulan atau minggu bahkan harian. Hal ini mendasari penggunaan PLB, karena permohonan pembuatan PLB tidaklah semahal biaya dan serumit pembuatan paspor yang dasarnya masyarakat perbatasan tidak terlalu mengerti pada tahapan pembuatan paspor yang sekarang. Khusus di Kanim Klas II Entikong mengeluarkan kebijakan gratis dalam pembuatan PLB. Hal ini sungguh sangat membantu masyarakat perbatasan. Salah satu syarat dalam permohonan pembuatan PLB yaitu pemohon bertempat tinggal maksimal 5 km dari perbatasan Entikong (Indonesia) - Tebedu (Malaysia).

Jumlah pelintas yang melewati pos lintas batas Entikong baik yang hendak ke Malaysia maupun menuju ke Indonesia, jumlahnya bisa mencapai ribuan setiap harinya. Pos Lintas Batas Entikong mulai beroperasi dari pukul 5 subuh hingga 5 sore setiap hari tanpa henti. Pergantian shift pejabat imigrasi yang bertugas di pos menjadi solusi atas keramaian pelintas di pos lintas batas Entikong. Tiada hari tanpa lelah, perbatasan tetap ada untuk menjaga kedaulatan negara dari luar wilayah Indonesia.

Kesibukan dan kondisi geografis perbatasan Entikong menjadi sorotan utama publik khususnya instansi imigrasi. Banyaknya pelintas yang melalui perbatasan ini tidak didukung dengan kondisi pos lintas batas yang memadai dan kondisi geografis yang bersahabat. Sekarang ini pos lintas batas Entikong sedang mengalami revitalisasi gedung, sarana dan prasarana yang pastinya menunjang kinerja di perbatasan dalam menjaga pintu gerbang negara. Hal ini sungguh wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang semestinya pantas mendapat perhatian intensif dari pemerintah. Selain itu, tidak ada lautan yang memisahkan kedua negara ini, hanya dipisahkan oleh hutan yang menyebabkan rentan terjadinya perlintasan illegal, misalnya human trafficking, people smuggling dan lainnya. Hal seperti ini sudah menunjukkan wilayah perbatasan bukan hal yang mudah untuk tidak diperdulikan begitu saja.

Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh khususnya bagi kader imigrasi. Kita menjadi harapan bangsa Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan negara. Jangan biarkan pihak luar merusak keutuhan yang sudah kita bangun. Mulailah bergerak untuk peduli terhadap tanah kelahiran kita, karena kitalah harapan negara yang tersisa.
 
 
 
Oleh :
 
Hardika Mayline Tampubolon - Taruna Politeknik Imigrasi Tk. III