Share :  

Berita  |  13 February 2017 - 19:14

Pengawasan Dan Peningkatan Fungsi Intelejen Melalui Transaksi Elektronik

Pengawasan Dan Peningkatan Fungsi Intelejen Melalui Transaksi Elektronik

Kebijakan Presiden Jokowi dengan memberi Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) kepada 169 negara sangat mempengaruhi lalu lintas WNA yang masuk atau keluar ke Indonesia. Tingginya jumlah WNA yang masuk sebanding pula dengan besar peluang WNA yang menyalahgunakan izin kunjungan untuk bekerja di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan pemberian BVKW kepada 169 negara, yaitu peningkatan parawisata Indonesia.

            Akibat tingginya penyalahgunaan izin kunjungan, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatan pengawasan WNA. Pengawasan persebaran WNA sangat penting untuk mengetahui lokasi WNA berada, guna pemantauan kegiatan WNA. Maka Imigrasi akan mudah untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi intelejen. Sistem pencatatan perserabaran WNA di Indonesia masi minim, dengan demikian perlu adanya inovasi berupa “Peningkatan Pengawasan dan Menjalankan Fungsi Intelijen Melalui Transaksi  Elektronik”.

            WNA yang berkunjung ke Indonesia pastinya akan melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Interaksi tersebut dapat berupa transaksi komunikasi dan tansaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini dapat dimanfaat untuk melakukan pengawasan WNA. Transaksi Elektronik ini memiliki kesamaan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga khusus WNA pengguna BVKW dan VOA mendapat Kartu Kredit yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Transaksi elektronik dapat dilakukan di hotel, restaurant, apartement, toko swalayan, night club, usaha warga lokal, dan tempat wisata lainnya.

            Untuk dapat menjalankan Transaksi Elektronik, pihak Imigrasi harus melakukan MOU dengan Bank tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk dapat mengakses sistem pencatatan lokasi pengguna. Untuk mendukung Transaksi Elektronik tersebut, Imigarsi juga harus menyediakan mesin EDC/ gesek. Mesin EDC ialah sarana untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan Kartu Kredit tersebut. Persebaran mesin EDC di setiap tempat harus merata baik di BUMN, BUMD, pihak swasta, dan kalangan masyarakat lokal.

            Agar kebijkan ini berjalan dengan baik, maka harus ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut berupa Undang-Undang yang memiliki kekuatan yang tepat. Undang-Undang akan mengatur tentang sanksi, apabila WNA baik WNI melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut berupa WNA pengguna BVKW dan VOA dilarang melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang tunai, transaksi pembayaran harus dilakukan menggunakan Kartu Kredit yang telah diberikan Imigrasi.

            Mencari simpati masyarakat adalah kunci untuk menjalankan kebijkan ini. Karena masyarakat di ibaratkan sebagai CCTV di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat Indonesialah yang akan menjalankan kebijkan ini, sehingga simpati masyarakat sangat penting. Meningkatkan harga pembayaran sebanyak 10% dari harga normal, salah satu cara untuk mendapat simpati masyarakat. Sehingga antusias masyarakat akan semangkin tinggi untuk mengguna mesin EDC dar ipada transaksi pembayaran tunai.

Transaksi Elektronik ini juga berfungsi untuk melacak WNA yang overstayed. Hal tersebut dapat dilakukan dari data transaksi pembayaran WNA. Overstayed sangat merugikan Pemerintah Indonesia. Kerugian tersebut bukan hanya dari pendapatan negara , melainkan dari aspek keamanan negara. Karena overstayed dapat meningkatan angka kriminalitas, sehingga mengancam keamanan negara. Menjaga keamanan negara adalah salah satu fungsi dari Imigrasi untuk menjaga kesejahtraan masyarakat. Sesuai isi dari UU no.6 tentang Keimigrasian pasal 1 butir 3 Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

 

Dengan banyaknya WNA yang masuk ke Indonesia maka peningkatan pengawasan juga harus dilakukan. Untuk memperkecil peluang terjadi penyalahgunaan BVKW dan VOA, di perlukannya pengawasan aktivitas WNA. Transaksi Elektronik menggunakan Kartu Kredit merupakan salah satu cara. Karena setiap WNA yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan Kartu Kredit, maka lokasi transaksi akan tercatat di sistem data komputer bank. Dengan  Transaksi Elektronik, Imigrasi dapat melakukan pengawasan dan peningkatan fungsi intelejen Keimigrasian.


Oleh :

Taruna TK II AIM XVIII - Ida Bagus Satriya Bimantara Putra (910)